Padang, 02 Desember 2020 melalui Video Conference Zoom, Gubernur Sumatera barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Alwis menghadiri acara penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Gubernur seluruh Indonesia dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah di Ruang Rapat Gubernur Sumbar. Turut hadir dalam acara tersebut Inspektur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Ibu Hj. Betty Vetria, S.E., M.Si., CfrA, dan Kepala Biro kerjasama Pembangunan dan Rantau. Aschari Cahyaditama, S.STP, M.Soc.SC, Ph.D.

Acara ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Mendagri Tito Karnavian dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada tanggal 3 September 2020 lalu untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah.

MoU tersebut juga merupakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi, daerah dan kabupaten/kota, sebagai bentuk peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengawalan tata kelola keuangan pembangunan daerah, pengawalan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di daerah serta pelaksanaan pengawasan keuangan desa

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa MoU yang telah disepakai antara Mendagri dengan BPKP ini terkait koordinasi, tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Menurutnya, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan dilingkungan pemerintah daerah. Selain itu, beliau mengingkan semua program yang ada di pemerintah daerah  betul-berul bukan hanya dilaksanakan tapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.